REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH - Mantan Menteri Pertanian Anton Apriyantono meminta agar program pertanian yang dicanangkan pemerintah di berbagai tingkatan untuk peningkatan produksi dan kesejahteraan petani tidak dipolitisasi.

"Program pertanian yang disusun untuk peningkatan kesejahteraan petani akan hancur jika sudah masuk dalam ranah politik," kata mantan Menteri Pertanian (Mentan) di sela-sela memberikan kuliah Umum di Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Darussalam Banda Aceh, Rabu.

Dijelaskannya, berbagai program pembangunan kesejahteraan di sektor pertanian misalnya Pengembangan Usaha Agrobisnis Perdesaan (PUAP) merupakan sebuah sistem yang dibangun cukup bagus dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi petani.
Namun ia menilai berbagai program pertanian akan hancur jika dalam pelaksanaannya sudah dibawa dalam ranah politik.

"Saya sudah menyarankan juga agar program tersebut tidak dilanjutkan dan bagi yang sudah ada dapat terus dibina dan juga ditingkatkan permodalannya," katanya.
Anton mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun dan mendukung program pembangunan kesejahteraan petani dan peningkatan di berbagai sektor pertanian.
Menurut dia, dukungan dari semua komponen masyarakat akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk di seluruh Tanah Air.

Ia menambahkan, kebijakan terhadap sektor pertanian tidak berpindah-pindah Cuma yang menjadi persoalan pada implementasi dan juga adanya politisasi terhadap program-program pertanian oleh sejumlah kalangan.

Karenanya, peran serta seluruh anak bangsa di berbagai tingkatan akan mampu mendukung berbagai program di sektor pertanian khususnya yang telah ditetapkan pemerintah.
Redaktur : Julkifli Marbun
Sumber : Antara
KUTA RAJA - Sebanyak 32 kelompok nelayan yang berada di wilayah kecamaatan Kutaraja Banda Aceh menerima dana bantuan yang diserahkan langsung oleh Walikota Banda Aceh Ir. Mawardy Nurdin.M.Eng.Sc di aula Kantor Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Gampong Pande Kota Banda Aceh Kamis (1/11).

Walikota dalam sambutannya mengharapkan dengan adanya bantuan tersebut semoga bisa menambah produksi ikan tangkap para nelayan.

Dikatakannya bantuan yang diberikan oleh Dirjen Kelautan RI melalui APBN mengalami peningkatan. Seperti pada tahun lalu bantuan yang diberikan hanya untuk 16 kelompok nelayan. Namun pada tahun ini bantuan diberikan kepada 32 kelompok nelayan.  " " Berarti ada penambahan bantuan dua kali lipat  dari jumlah sebelumnya,  walaupun jumlahnya tidak banyak tapi setidaknya inilah bentuk perhatian pemerintah kepada para nelayan, ujar Walikota.

Walikota juga berharap agar kelompok budi daya hasil tangkapan ikan yang selama ini memproduksi olahan ikan " keumamah " agar dapat ditingkatkan lagi baik dari segi kemasan dan bumbu pendampingnya diusahakan agar lebih siap saji, dengan demikian akan menjadikan keumamah lebih populer lagi terutama sangat bermanfaat bagi jamaah haji, papar Walikota 

Terhadap permasalahan yang dihadapi para nelayan seperti kesulitan memperoleh kayu untuk membuat boat Walokota mengatakan memang pasca moratorium Logging pengusaha kayu mengalami kepayahan untuk mendapatkan kayu jenis tertentu akibat ketatnya peraturan. Namun Walikota berjanji akan melakukan pembicaraan tersendiri dengan Kapolda terkait masalah tersebut.

Lebih jauh Walikota mengatakan bahwa Pemko Banda Aceh dan Pemerintah Aceh telah memprogramkan Pelabuhan Lampula menjadi " Pelabuhann Samudera " pada tahun 2015. Program tersebut telah masuk dalam blue book Bappenas. Dan Insya Allah tahun depan juga akan ada pengucuran dana besar-besaran dari Islamic Development Bank (IDB).

Sebelumnya Bakhtiar S.Sos Kepala Dinas Kelautan peternakan dan Perikanan Kota Banda Aceh mengatakan dana bantuan yang diserahkan dari Dirjen Kelautan yang  kepada 32 Kelompok bertujuan untuk memperbaiki boat, mesin dan juga meningkatkan kesejahteraan para nelayan agar lebih mandiri.

32 kelompok penerima manfaat teesebut terdiri dari 9 kelompok nelayan tangkap, 11 kelompok budi daya, dan 12 kelompok pengolahan pemasar. Masing-masing kelompok mendapat dana bantuan dengan jumlah yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Untuk kelompok nelayan tangkap setiap kelompok mendapatkan Rp. 100 juta, kelompok budi daya mendapatkan Rp. 65 juta per kelompok

Sementara untuk kelompok pengolahan pemasar dana yang akan dibeeikan masih dalam tahap verifikasi. []

sumber: atejehpost